NU sebagai Kekuatan ”Civil Society”

NU sebagai Kekuatan ”Civil Society”

Oleh Muhammadun AS

 

NU didirikan di Surabaya oleh KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, dan sederet kiai kenamaan lainnya. Sesuai namanya, NU yang berarti ”kebangkitan para ulama” (intelektual) berperan sangat penting dalam membuka wahana baru kekuatan keummatan ketika itu, baik kultural maupun struktural. Kekuatan kultural NU terbentuk secara langsung oleh ikatan erat antar-kiai pesantren.

 

Kita tahu bahwa pesantren adalah NU kecil, dan NU sebagai pelembagaan dari pesantren itu sendiri. Maka dari itu, kekuatan NU secara kultural mempunyai peran yang sangat luar biasa, baik dalam rangka pencerdasan anak bangsa, pembentukan akhlak manusia, dan wahana menggalang konsolidasi intern umat NU dalam membangun dan menancapkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kenegaraan.

 

Peran strategis NU secara kultural bersambut dengan kekuatan NU secara struktural. Kekuatan NU, khususnya di lingkungan PBNU, mempunyai pengaruh yang juga sangat signifikan. Sejak awal berdirinya, para pemimpin PBNU, baik yang Syuriah maupun Tanfidziyah, selalu menjadi pemimpin organisasi keislaman di lingkungan kebangsaan dan kenegaraan. Hadratusysaikh KH Hasyim Asy’ari dalam kepungurusan Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI) menjabat pemimpin tertinggi ketika itu.

 

Demikian juga dalam kepengurusan Partai Masyumi, KH Hasyim Asy’ari juga menduduki jabatan Dewan Syuro. Selain beliau, sederet ulama kreatif semisal KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Bisri Sansuri, KH Whid Hasyim, KH Masykur, KH Saifuddin Zuhri, KH Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya, telah mewarnai perjalanan politik bangsa ini ketika itu. Sekitar tahun 80-an muncul lagi ulama-ulama kharismatik yang mensinergikan hubungan NU dengan politik kebangsaan. Mereka antara lain KH As’ad Syamsul Arifin, KH Ahmad Siddiq, dan KH Ali Ma’sum.

 

Ketika era reformasi bergulir, NU kembali tampil digarda depan, dan KH Abdurrahman Wahid tampil menjadi pemimpin bangsa ini. Peran kesejarahan yang telah dilakukan oleh NU tersebut di atas bukannya tidak meninggalkan permasalahan serius. Sejak NU tampil sebagai kekuatan politik praktis tahun 1952 pada Muktamar di Palembang, peran kultural NU sebagai pencerdasan anak bangsa, dan pemulihan martabat manusia menjadi terabaikan dan terlantarkan.

 

Peran KH Hasyim Asy’ari ketika menjadi pemimpin tertinggi dalam Partai Masyumi ternyata mandul. Berfusi dengan PPP tahun 1973 juga telah menelantarkan agenda-agenda sosial kemasyarakatan yang telah dicanangkan tahun 1926. Baru ketika Muktamar NU di Situbondo, para kiai kharismatik yang didukung para intelektual muda NU merumuskan kembali agenda sosial kemasyarakatan yang terkenal dengan Khittah 1926. Khittah ‘26 ini dijadikan pedoman NU untuk mensukseskan agendanya sebagai jamiyyah diniyah ijtimaiyyah yang menitikberatkan perannya pada pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, budaya, dan pembelajaran politik kebangsaan.

 

Konsep Khittah ’26 yang dirumuskan di Situbondo ternyata ”bobol” oleh perilaku para politisi NU yang menyeret NU pada kepentingan politik sesaat mereka. Majunya Gus Dur sebagai pemimpin bangsa ternyata bukan menambah kekuatan peran NU sebagai pemberdayaan masyarakat, tetapi lebih digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan elite politik. Pada pemilu lalu, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden putaran pertama dan putaran kedua, NU kembali terseret politik praktis.

 

Klimaks panasnya perpolitikan NU kembali mengemuka ketika pemimpin terasnya, KH Hasyim Muzadi dan KH Sholahuddin Wahid, menjadi cawapres untuk PDIP dan Golkar. NU tidak lagi konsen dengan pemberdayaan masyarakat dan hampir semua jajaran pengurus NU aktif menjadi tim sukses Capres-cawapres.

 

”Civil Society”

 

Potret sejarah perjuangan NU perlu kita renungkan kembali. Khittah ’26 yang dirumuskan di Situbondo sebagai penguatan atas civil society jangan hanya menjadi perdebatan di berbagai media massa dan seminar an sich, sehingga wajah NU hanya sebagai wajah perdebatan tanpa substansi yang berarti.

 

Posisi NU pascapilpres dan pascamuktamar tahun lalu belum sepenuhnya menemukan tempat yang strategis, namun masih dilematis. Bila tidak direnungkan dan diantisipasi, NU akan mengalami kegagalan perjuangannya. Untuk itu, penguatan kekuatan civil society yang telah dirumuskan harus diteguhkan dan disosialisasikan kembali untuk menempatkan NU seperti semula.

 

Konsep civil society yang telah terbangun selama ini ternyata cukup ampuh membawa NU secara kritis-transformatif. Civil society sebagaimana dikonsepsikan para pemikir, memiliki tiga cirri: pertama, adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu dan kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara; kedua, adanya ruang publik yang bebas sebagai wahana keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik; ketiga, adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis.

 

NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, sejak berdirinya 1926 sudah memiliki potensi dalam proses perkembangan civil society di Indonesia. Sebagai organisasi yang kuat, transformasi konsep civil society dalam NU sangat efektif. Pendekatan sosial budaya dengan masyarakat akar rumput, menjadikan NU mudah bekerja sama dan melakukan dialog terbuka dengan semua kalangan, yang memiliiki potensi terhadap permasalahan dasar yang yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan yang akan datang.

 

Peran strategis NU dengan konsepnya yang matang dan didukung oleh kekuatan organisasi yang kuat di akar rumput sudah saatnya diteguhkan dan ditransformasikan dalam realitas empirik. Untuk itu sekarang ini merupakan momentum untuk berbenah diri dengan beberapa hal. Pertama, kaum nahdliyyin sudah saatnya mengukuhkan jati dirinya sebagai jamiyyah diniyah ijitimaiyyah yang terkonsep secara jelas dalam khittah ’26.

 

 

Kedua, memantapkan dan memfungsikan fungsi Syuriah sebagai lembaga tertinggi NU agar lembaga Tanmfidziiyah tidak seenaknya menyeret NU untuk kepentingan sesaat. Ketiga, merumuskan program jangka pendek dan panjang dalam membawa organisasi menuju kemandirian dan kemajuan. Program jangka pendek, yakni bagimana pengurus NU merangkul berbagai warganya yang masih sengketa untuk bersatu padu berjuang membesarkan NU dan warganya. Sedangkan jangka panjang, bagaimana NU mampu tampil mempelopori dunia Islam dalam membangun peradaban dunia yang konprehensif.

 

Dalam program jangka panjang PBNU harus mampu mensinergikan pemikiran generasi muda dengan generasi tua untuk membangun epistimologi pemikiran keislaman yang bervisi modern, progresif dan transformatif.

Bagikan

Leave a Comment